Homemaker Revises Petition Against Provision on Case Review in PTUN Law
JAKARTA (MKRI) — Homemaker Rahmawati Salam has revised her material judicial review petition No. 24/PUU-XXII/2024 of Article 132 paragraph (1) of Law No. 5 of 1986 on the State Administrative Court (PTUN) as last amended by Law No. 51 of 2009 on the Second Amendment to Law No. 5 of 1986. She has revised the elaboration of legal
Read More
Beragam Dinamika dan Tantangan Implementasi Putusan MK
SAMARINDA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 pada Kamis-Sabtu (29-31/08/2024) di Hotel Fugo Samarinda, Kalimantan Timur. MK melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024, dan Putusan
Read More
Pilkada Melalui DPRD Tidak (Lagi) Demokratis
Wacana agar pemilihan kepala daerah atau pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD terus menguak belakangan ini. Terbaru pernyataan dari Presiden Pabowo Subianto yang kemudian dikonfirmasi oleh Mendagri Tito Karnavian bahwa memang benar wacana tersebut sedang dikaji oleh Pemerintah. Bak bola liar yang menggelinding ke gawang sendiri, wacana ini
Read More